GOWA, 16 Mei 2026 — Tradisi adat tahunan Attammu Taung kembali digelar dengan penuh khidmat dan semarak oleh masyarakat Dusun Katinting, Desa Tangrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sabtu (16/5/2026).

Ratusan warga tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan hingga kini tetap dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas masyarakat setempat.

Acara adat ini berlangsung di sebuah lokasi khusus di pinggiran sawah yang dikelilingi pepohonan besar dan rindang. Tempat tersebut diyakini sebagai kawasan sakral peninggalan nenek moyang, yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati keberadaannya oleh generasi penerus.

Sejak pagi hari, warga bersama-sama menyiapkan berbagai hidangan khas seperti buras, songkolo, serta aneka lauk-pauk layaknya suasana perayaan hari raya. Sajian tersebut disiapkan untuk menyambut para tamu dari luar daerah yang datang menghadiri pesta adat tahunan tersebut.

Selain dihadiri tokoh masyarakat dan pemuda setempat, kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Ormas Kiwal Garuda Hitam, khususnya bidang seni budaya MPC Gowa serta PAC Bontonompo Selatan (PAC Bonsel).

Ketua PAC Bontonompo Selatan, Abd Rahman DG Sila, yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Katinting, menegaskan bahwa tradisi Attammu Taung merupakan warisan budaya yang wajib dijaga.

“Tradisi ini selalu kami laksanakan setiap tanggal 16 Mei di lokasi yang sama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur kami. Ini adalah budaya yang harus terus hidup,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.

Ia berharap pelaksanaan Attammu Taung di masa mendatang semakin ramai dan mendapat dukungan luas, termasuk dari Ormas Kiwal Garuda Hitam MPC Gowa yang turut berpartisipasi dalam pelestarian seni dan budaya lokal.

Ketua Kiwal Garuda Hitam MPC Gowa, Rapiuddin Maddo, S.Pd.I., M.M., yang akrab disapa Ustadz Opa, bersama Ketua Bidang Seni Budaya Takbiratul Ihram (Tetta Nanring), turut hadir bersama jajaran pengurus dan anggota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ustadz Opa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dusun Katinting, tokoh adat, pemerintah setempat, serta keluarga besar PAC Bontonompo Selatan atas sambutan hangat dan komitmen menjaga budaya warisan leluhur.

Usai prosesi adat, seluruh tamu kemudian diajak bersilaturahmi dan menikmati jamuan makan bersama di rumah salah satu tokoh masyarakat yang dikenal dengan sebutan “Pinati” dalam bahasa Makassar.

Momentum Attammu Taung bukan sekadar seremoni adat, tetapi juga menjadi simbol kuat persatuan masyarakat, penghormatan terhadap leluhur, dan upaya nyata menjaga budaya lokal agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Tim: Ombet / N.T / Zainal / DS

Makassar, 14 Mei 2026 – Penanganan kasus dugaan penganiayaan bersama yang terjadi di kawasan Galangan Kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, menuai sorotan tajam. Hingga lebih dari lima bulan sejak laporan resmi diterbitkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor A.1/XII/RES.1.6/2025/Reskrim tertanggal 17 Desember 2025, perkembangan perkara dinilai belum menunjukkan kejelasan.

Situasi ini semakin memunculkan tanda tanya setelah sejumlah awak media yang berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Polsek Tallo, Rabu (14/5/2026), mengaku kesulitan menemui para penyidik yang namanya tercantum dalam dokumen resmi tersebut.

Berdasarkan SP2HP yang beredar, tim penyidik yang menangani perkara ini terdiri dari AIPDA Edy Putra Suwirta, Brigpol Munardy M. Ramly, dan Bripda Fatuwal Rezki Dongoran, dengan IPDA Haeril Dahri Lappi, S.E. bertindak sebagai Pengawas Penyidik.
Namun saat tim redaksi mendatangi kantor Polsek Tallo untuk meminta keterangan terkait progres penyidikan, hasil pemeriksaan saksi, maupun status hukum para terlapor, pihak kepolisian setempat menyatakan para penyidik tidak dapat ditemui.

“Kami datang secara resmi untuk konfirmasi sesuai prosedur jurnalistik. Tapi petugas di lokasi menyebut penyidik sedang sibuk, berada di luar kantor, atau tidak berwenang memberi keterangan. Padahal kendaraan dinas mereka terlihat berada di halaman,” ujar salah satu wartawan.
Tak hanya itu, permintaan untuk bertemu pejabat lain atau perwakilan yang dapat memberikan penjelasan juga tidak membuahkan hasil.

Pihak Polsek disebut beralasan bahwa hanya penyidik terkait yang berhak menyampaikan perkembangan kasus, sementara mereka belum mendapat arahan untuk berbicara kepada media.
Sikap tertutup tersebut memicu kekecewaan di kalangan jurnalis.

Mereka menilai, pencantuman nama penyidik dan pengawas dalam SP2HP seharusnya menjadi bagian dari transparansi penanganan perkara, sekaligus bentuk akuntabilitas kepada pelapor dan masyarakat.

“Kalau nama sudah tercantum resmi sebagai penanggung jawab, mestinya siap memberikan penjelasan kepada publik. Kami hanya ingin memastikan perkembangan kasus yang telah dilaporkan sejak Desember 2025, bukan mencari sensasi,” tegas salah satu perwakilan media.

Publik kini mempertanyakan sejauh mana proses hukum berjalan, termasuk apakah telah ada penetapan tersangka, perkembangan berkas perkara, atau pelimpahan ke kejaksaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Tallo terkait alasan belum terbukanya informasi tersebut.

Sementara itu, Humas Polrestabes Makassar yang dihubungi melalui sambungan telepon menyatakan akan melakukan verifikasi dan berjanji memfasilitasi pertemuan antara awak media dengan tim penyidik dalam waktu dekat.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dalam setiap penanganan perkara. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum serta memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan akuntabel.

MAKASSAR — Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, SH, SIK, M.Si menegaskan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak keras pelaku geng motor yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Instruksi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya aksi kekerasan geng motor di Kota Makassar yang kian meresahkan warga dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolrestabes Makassar, Selasa (12/5/2026), Arya menegaskan bahwa aparat kepolisian diperbolehkan mengambil tindakan tegas terukur hingga tembak di tempat apabila pelaku kejahatan sudah mengancam nyawa masyarakat.

“Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak di tempat. Ada polisi di situ, dia mengancam nyawa masyarakat dengan parang atau senjata lainnya, tembak di tempat,” tegas Arya.

Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku khusus bagi pelaku yang membawa senjata tajam maupun senjata lain yang berpotensi melukai atau menghilangkan nyawa orang lain. Namun, ia menekankan bahwa tindakan aparat tetap harus sesuai prosedur dan dilakukan secara terukur.

“Kalau mengancam jiwa anggota kepolisian yang sedang bertugas, tembak di tempat. Tapi kalau memang tidak mengancam, dilakukan upaya-upaya yang tegas tapi terukur. Tidak serta merta langsung menembak,” lanjutnya.

Untuk menekan aksi kriminalitas jalanan, Kapolrestabes Makassar juga meningkatkan patroli rutin setiap malam hingga dini hari. Patroli dilakukan mulai pukul 22.00 WITA hingga 05.30 WITA dengan melibatkan berbagai satuan kepolisian.

Arya mengungkapkan bahwa kelompok geng motor yang masuk ke wilayah Makassar tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Gowa, Maros, dan Takalar.

“Patroli kami berjalan dari pukul 10 malam sampai setengah enam pagi. Dan memang yang masuk bukan hanya dari Kota Makassar, ada juga dari Gowa, Maros, dan Takalar,” ujarnya.

Fenomena geng motor di Sulawesi Selatan kini menjadi perhatian serius aparat keamanan. Aksi konvoi liar, penyerangan dengan senjata tajam, hingga penganiayaan yang melibatkan kelompok remaja dinilai semakin mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kapolrestabes juga mengimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anak mereka, khususnya pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam aksi kriminal maupun kelompok geng motor.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu lingkungan.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus memberantas aksi geng motor demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Makassar dan wilayah sekitarnya.

KENDARI – Momentum peringatan Hari Reformasi 21 Mei kembali menjadi pengingat bahwa cita-cita perjuangan rakyat tahun 1998 belum sepenuhnya terwujud. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Halu Oleo (MPM UHO), Miftahul Khuda, menilai arah demokrasi Indonesia saat ini justru menunjukkan gejala kemunduran, khususnya dalam praktik kekuasaan yang melibatkan institusi TNI dan Polri.

Menurutnya, Reformasi lahir untuk mengakhiri praktik otoritarianisme, membatasi campur tangan militer dalam urusan sipil, serta menjadikan aparat negara sebagai pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Namun realitas yang terjadi hari ini dinilai berbanding terbalik dengan semangat tersebut.

“Reformasi belum selesai. Hari ini kita melihat bagaimana ruang demokrasi semakin menyempit, kritik rakyat kerap dihadapkan dengan pendekatan represif, dan aparat negara mulai kehilangan marwah sebagai institusi yang netral dan profesional,” tegas Miftahul Khuda dalam pernyataan resminya.

MPM UHO menyoroti berbagai persoalan nasional yang dianggap menjadi alarm serius bagi demokrasi Indonesia, mulai dari wacana perluasan kewenangan TNI di ranah sipil, penempatan aparat aktif pada jabatan strategis pemerintahan, hingga tindakan represif aparat dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil.

Selain itu, lemahnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga disebut menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya berpihak pada keadilan. Tragedi Trisakti, Semanggi, penculikan aktivis, hingga berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil di berbagai daerah dinilai masih menyisakan luka sejarah yang belum diselesaikan secara bermartabat

“Demokrasi tidak boleh dibangun di atas rasa takut. Negara tidak boleh anti kritik, apalagi menggunakan pendekatan kekuasaan untuk membungkam suara rakyat. TNI harus kembali pada fungsi pertahanan negara, sedangkan Polri harus hadir sebagai pengayom masyarakat, bukan alat intimidasi,” lanjutnya.

Dalam momentum Hari Reformasi ini, MPM UHO juga menyatakan sikap kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dengan menyerukan beberapa tuntutan kepada pemerintah:
1. Menolak segala bentuk upaya menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer dalam kehidupan sipil.
2. Mendesak reformasi total institusi Polri agar terbebas dari budaya represif dan penyalahgunaan wewenang.
3. Menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan.
4. Menjamin kebebasan berpendapat serta perlindungan terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
5. Mengembalikan semangat Reformasi sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
MPM UHO menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial dalam menjaga demokrasi. Sebab bagi mereka, Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan amanat perjuangan yang wajib terus dikawal demi masa depan bangsa yang adil, demokratis, dan berpihak kepada rakyat.
rakyat.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal agenda Reformasi, MPM UHO menyatakan akan turun aksi pada 21 Mei 2026 di Korem 143/Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara, dan DPRD Sulawesi Tenggara untuk menyuarakan tuntutan rakyat serta mengingatkan negara agar tidak mengkhianati amanat Reformasi 1998.
MPM UHO juga mengajak seluruh mahasiswa Universitas Halu Oleo untuk turut mengambil bagian dalam aksi ini. Momentum 21 Mei bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menegaskan bahwa perjuangan menjaga demokrasi, menolak otoritarianisme, dan membela kepentingan rakyat adalah tanggung jawab bersama. Saatnya mahasiswa kembali menjadi garda terdepan dalam mengawal cita-cita Reformasi yang hingga hari ini masih jauh dari kata tuntas.( Redaksi )

GOWA — Menjelang perayaan Anniversary ke-1, Kiwal Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Gowa menggelar kegiatan bazar di Warkop Khanza’s, Tanetea Limbung, Kabupaten Gowa, sebagai upaya penggalangan dana sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota.

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju puncak anniversary perdana Kiwal MPC Gowa, dengan melibatkan jajaran pengurus MPC, PAC, serta anggota Kiwal dari berbagai wilayah di Kabupaten Gowa.

Warkop Khanza’s dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dikenal sebagai salah satu tempat favorit masyarakat Limbung dan sekitarnya. Selain itu, pemilik Warkop Khanza’s, Rusdianto bersama istrinya Bunda Khanza, juga merupakan bagian dari keluarga besar Kiwal, di mana Rusdianto diketahui sebagai pengurus Kiwal Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bajeng.

Ketua Kiwal MPC Gowa, Rapiuddin Maddo yang akrab disapa Daeng Opa, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya acara bazar.

Ketua panitia bazar, Erna, mengungkapkan rasa puas dan bangganya atas antusiasme seluruh anggota Kiwal yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, partisipasi teman-teman sangat luar biasa. Kupon bazar habis terjual. Ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan di Kiwal Gowa benar-benar terjaga,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan bazar ini menjadi bukti nyata penerapan semangat organisasi Kiwal Gowa yang mengusung tema:

“Satu Kata, Satu Langkah, Satu Tujuan.”

Tema tersebut, lanjutnya, bukan sekadar slogan, tetapi telah diwujudkan melalui kekompakan, solidaritas, dan kerja sama seluruh anggota dalam mendukung setiap agenda organisasi.

Kegiatan bazar berlangsung meriah, penuh keakraban, dan diharapkan menjadi langkah awal menuju suksesnya Anniversary ke-1 Kiwal MPC Gowa.

Pewarta: Syahrir Beta / Zainal DS / Nurdin Tahir

KENDARI – Sekitar seratus massa aksi yang tergabung dalam LSM Pribumi menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Kamis (7/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dinilai tidak jelasnya penanganan laporan dugaan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bombana oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana.

Massa menilai laporan resmi yang telah mereka layangkan sejak 16 Desember 2025 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Surat 002/SKeb-/LSM.PRIBUMI XXII/2025 dan sebelumnya telah diterima Kejati Sultra sebelum direkomendasikan ke Kejari Bombana.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Dirman, menegaskan bahwa pihaknya menuntut kejelasan atas proses hukum laporan yang telah berjalan lebih dari empat bulan tanpa transparansi.

“Publik hanya disuguhi jawaban normatif seperti ‘nanti cek kembali’ tanpa penjelasan substansi. Ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakseriusan, perlakuan khusus terhadap pejabat tertentu, hingga potensi benturan kepentingan dalam proses penegakan hukum,” tegas Dirman.

Adapun poin laporan yang disampaikan LSM Pribumi meliputi dugaan maladministrasi pemerintahan Kabupaten Bombana, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran daerah, penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bombana tahun 2025, serta dugaan keterlibatan Bupati Bombana dalam pembiaran atau dukungan terhadap praktik tersebut.

Menurut Dirman, lambannya penanganan kasus membuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dipertanyakan. Karena itu, massa mendesak Kejati Sultra untuk mengambil alih penanganan perkara dan segera meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

“Kasus ini harus diambil alih Kejati Sultra karena menyangkut dugaan penggunaan keuangan daerah oleh pihak yang tidak memiliki legalitas jabatan serta adanya dugaan pembiaran oleh kepala daerah,” ujarnya.

Selain meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait secara terbuka, massa juga mendesak evaluasi terhadap kinerja Kejari Bombana.

Mereka bahkan meminta pencopotan pimpinan Kejari Bombana apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diwarnai seruan agar supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, khususnya dalam kasus yang menyangkut dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan daerah. Hingga aksi berakhir, massa berharap Kejati Sultra segera memberikan respons konkret demi memastikan kepastian hukum atas laporan yang mereka ajukan.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Pemusnahan Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, yang dilaksanakan di Lapangan BDK Makassar, Komplek Gedung Keuangan Negara, Kamis (07/05/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pejabat Utama Polda Sulsel di antaranya Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Kabidhumas, dan Kabidpropam Polda Sulsel.

Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh aparat penegak hukum, instansi terkait, serta dukungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

Berdasarkan data pengawasan cukai hingga 30 April 2026, Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan berhasil melakukan 448 kali penindakan terhadap hasil tembakau ilegal dengan total barang bukti mencapai sekitar 43,40 juta batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp65,75 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari sektor cukai sebesar Rp42,3 miliar.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, telah dilakukan 24 kali penindakan dengan barang bukti sebanyak 2.007,04 liter. Nilai barang ditaksir mencapai Rp579 juta dengan nilai cukai sebesar Rp230 juta.

Sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum, pada kegiatan tersebut dilakukan pemusnahan terhadap 31,9 juta batang rokok ilegal senilai Rp47,9 miliar, sebanyak 1.641 liter MMEA ilegal senilai Rp365,6 juta, serta 103 pcs kosmetik ilegal senilai Rp3,9 juta.

Adapun barang hasil penindakan yang dimusnahkan berasal dari lingkungan Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Bea Cukai Makassar, dengan rincian pemusnahan 13,1 juta batang rokok ilegal dan 852 liter MMEA di wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, serta 18,9 juta batang rokok ilegal dan 789 liter MMEA di wilayah Bea Cukai Makassar.

Kehadiran Kapolda Sulsel dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Sulsel terhadap upaya penegakan hukum dan pengawasan barang kena cukai ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama instansi terkait.

Kapolda Sulsel juga menyampaikan komitmen Polda Sulsel untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam memberantas peredaran barang ilegal demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian daerah.

JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi total bahkan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyusul dugaan pemborosan anggaran serta buruknya tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan sikap tersebut disampaikan DPN PERMAHI di Jakarta, Rabu (6/5), sebagai bentuk respons terhadap berbagai polemik yang muncul dalam implementasi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya, DPN PERMAHI menegaskan bahwa secara prinsip mereka mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung masa depan pendidikan generasi bangsa.

Namun demikian, PERMAHI menilai pelaksanaan program tersebut di bawah kepemimpinan Kepala BGN justru menimbulkan banyak persoalan serius, baik dari sisi tata kelola internal, efektivitas distribusi, hingga dugaan pemborosan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI menyebut sejumlah kebijakan internal BGN tidak sejalan dengan arahan Presiden terkait efisiensi anggaran negara.

“Program Presiden Prabowo memiliki gagasan besar dan patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya di lapangan dinilai carut-marut. Distribusi tidak merata, koordinasi lemah, kualitas makanan menuai kritik, dan sejumlah pengadaan terindikasi pemborosan,” tegasnya.

DPN PERMAHI menyoroti dugaan penyimpangan pada beberapa proyek besar di lingkungan BGN, salah satunya pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 senilai Rp508,4 miliar dengan harga kontrak sekitar Rp17,9 juta per unit, yang disebut jauh di atas harga pasar global.

Selain itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan nilai Rp915,6 miliar atau sekitar Rp42 juta per unit juga dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki analisis kebutuhan yang jelas.

PERMAHI juga menyinggung proyek pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun melalui mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri yang dianggap berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut mereka, BGN gagal menunjukkan alasan kedaruratan yang dapat menjadi dasar penggunaan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DPN PERMAHI menilai kondisi tersebut bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap salah satu program unggulan Presiden.

“Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Program strategis nasional harus dijalankan secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik pemborosan,” lanjut pernyataan tersebut.

Atas dasar itu, DPN PERMAHI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN, termasuk mempertimbangkan pergantian kepemimpinan apabila terbukti tidak mampu menjalankan mandat program secara efektif.

PERMAHI menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya berhenti pada konsep besar, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola yang bersih, efisien, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Musi Rawas – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Musi Rawas H Riza Novianto Gustam menghadiri pembukaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) PKK serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
‎
‎Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Arya Duta Palembang, Rabu (13/4/2026), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta pengurus PKK, di antaranya Bupati Musi Rawas, Ketua TP PKK Musi Rawas, Staf Ahli PKK Hj. Marfuatun, kepala dinas terkait, Sekretaris DPRD (Sekwan) Musi Rawas, serta Ketua Pokja PKK Musi Rawas.
‎
‎Dalam sambutannya, Herman Deru mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen PKK dan Dekranasda dalam mendukung program efisiensi tanpa mengurangi esensi serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
‎
‎Ia menegaskan bahwa PKK merupakan “andalan negara” dalam menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Menurutnya, PKK harus terus adaptif dan mampu memperbarui diri agar tetap relevan dalam pembangunan.
‎“Sebagai bagian dari anatomi pemerintahan yang tidak berorientasi profit, PKK memiliki peran strategis dalam membangun kualitas masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Dekranasda dalam menjaga dan mengembangkan kerajinan daerah, khususnya kain wastra khas Sumatera Selatan. Ia mendorong para kepala daerah untuk menyediakan ruang display sebagai sarana promosi produk lokal, serta memastikan proses produksi hingga pemasaran berjalan optimal.
‎Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Herman Deru menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi bagian penting sebagai investasi masa depan.

‎Khairu

MUSI RAWAS- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas. Selasa (15/4)

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H. Suprayitno, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Mawardi, M.T, perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Forkopimda, jajaran kepala OPD, akademisi, BUMN/BUMD, hingga tokoh masyarakat dan peserta Musrenbang.

Wakil Bupati H. Suprayitno menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Kabupaten Musi Rawas beserta seluruh tim yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi yang hadir memberikan masukan strategis.

“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk membahas usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2027, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan telah diinput dalam aplikasi SIPD RI,” ujar Suprayitno.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, program yang dirancang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran.

Lebih lanjut, Suprayitno menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga masa kepemimpinannya sekaligus menjadi awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Musi Rawas 2025–2045.

“Saya ingin meletakkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Musi Rawas ke depan, dengan tetap menyesuaikan dinamika kondisi serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan guna mencapai target dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025–2029, dengan fokus pada penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat melalui sembilan program prioritas yang telah ditetapkan.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan secara efisien dan efektif, serta mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

‎“Mengingat keterbatasan sumber daya, kita harus benar-benar cermat dalam merencanakan program, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

‎Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati H. Suprayitno secara resmi membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2027.

Kepala Bappeda Musi Rawas Ichsanudin, S.Pi., M.Si., dalam sambutan menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui forum ini, berbagai usulan prioritas pembangunan dari tingkat desa hingga kecamatan dibahas dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah.

“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat serta menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Musi Rawas.

Selain itu, dalam forum tersebut juga dilakukan pembahasan terkait prioritas pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang lebih optimal. #Khairu