Fajarinfoonline.com,”Kaltim–Efisiensi anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait kelanjutan pembangunan IKN. Pada tahap kedua ini, Basuki Hadimuljono memimpin langsung Otorita IKN sebagai kepala, bukan lagi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat menjabat di era Presiden Joko Widodo.
Meski mengalami pemangkasan anggaran, Basuki memastikan sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. “Yang dipangkas hanya bagian yang tidak esensial, sedangkan infrastruktur tetap berjalan,” tegasnya.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang membahas efisiensi anggaran dalam Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN tahun 2025. Rapat tersebut digelar pada Rabu (12/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
DIPA awal Otorita IKN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Namun, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, alokasi anggaran dikurangi menjadi Rp 5,24 triliun. Efisiensi ini merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dan Kementerian Keuangan dengan total pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun.
Pemangkasan anggaran ini mencakup pengurangan dana perjalanan dinas, kajian, seminar, focus group discussion (FGD), perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.
“Sebagian anggaran tetap dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun sejak 2022-2024 serta proyek baru di IKN,” jelas Basuki.
Otorita IKN telah menyusun tiga skema pendanaan untuk pembangunan tahap kedua (2025-2028). Skema pertama melalui APBN dengan alokasi Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden. Skema kedua menggunakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai Rp 60,93 triliun. Skema ketiga berasal dari investasi swasta murni sebesar Rp 6,9 triliun.
Basuki optimistis bahwa pada 2026 wajah IKN akan mengalami perubahan signifikan. “Enam bank akan memulai pembangunan setelah Idulfitri tahun ini, dengan target operasional pada semester I 2026. Kami juga akan melelang proyek infrastruktur seperti jalan, air, dan multi utility tunnel (MUT),” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
