Fajarnewstv.com,”Makassar — Kuasa hukum Wawan Nur Rewa menggelar konferensi pers untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi di Lapas Kelas I Makassar, yang merugikan kliennya, Saliah (40), hingga puluhan juta rupiah. Konferensi pers tersebut berlangsung di sebuah warung kopi di Makassar, Senin (28/4/2025).
Wawan Nur Rewa menyampaikan, tindakan ini dilakukan sebagai respons atas kerugian besar yang dialami Saliah akibat ulah seorang oknum pegawai lapas berinisial RMS. Saliah, yang hadir bersama suaminya, menyatakan telah mencabut surat kuasa dari pengacara sebelumnya pada 26 April 2025 dan kini resmi didampingi Wawan.
“Kami menggelar jumpa pers untuk menindaklanjuti kasus klien kami, Saliah, korban kerugian akibat tindakan oknum Lapas Kelas I Makassar,” ujar Wawan.
Menurut Wawan, berdasarkan keterangan Saliah dan bukti yang dihimpun, kerugian bermula saat kliennya diarahkan oleh RMS untuk membuka usaha makanan di dalam lapas. Saliah menginvestasikan modal pribadi, namun seluruh transaksi dikendalikan RMS tanpa hasil yang pernah diserahkan kepada Saliah.
“Barang dagangan Saliah dibeli oleh narapidana maupun pengunjung sipil, namun pembayaran sepenuhnya dikelola oleh RMS. Klien kami tidak pernah menerima hasil penjualan tersebut,” jelasnya.
Akibat praktik ini, Saliah ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp80 juta hingga Rp90 juta, baik secara materiil maupun immateriil. Upaya mediasi dengan pihak lapas tidak membuahkan hasil, sehingga tim kuasa hukum melayangkan somasi resmi.
Tudingan Pembiaran dan Keterlibatan Oknum
Wawan juga menyoroti lemahnya pengawasan di Lapas Kelas I Makassar. Ia menilai penggunaan bebas handphone oleh narapidana menjadi celah terjadinya transaksi ilegal.
“Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan ladang mencari keuntungan oknum. Ini mencoreng prinsip pemasyarakatan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, mengingat kerap kali dilakukan inspeksi mendadak, namun kasus semacam ini tetap terjadi.
“Apakah ada keterlibatan oknum lain? Kami ingin transparansi,” tambah Wawan.
Dalam kesempatan itu, Wawan mendesak Presiden RI dan Menteri Hukum dan HAM untuk segera menindak tegas para pelaku, baik secara administratif maupun pidana, serta memastikan adanya ganti rugi kepada kliennya.
“Bukti-bukti sudah kami siapkan dan siap diuji di hadapan aparat penegak hukum,” katanya.
Pengakuan Korban
Saliah, dalam konferensi pers tersebut, membenarkan seluruh keterangan kuasa hukumnya. Ia menyebutkan bahwa awalnya ada perjanjian bagi hasil selama tiga bulan, namun hampir empat bulan berlalu, pembayaran yang dijanjikan tak kunjung diterima.
“Modal usaha itu seluruhnya dari pribadi saya. Bukannya untung, saya malah rugi besar,” ungkap Saliah.
Desakan Reformasi Pengawasan Lapas
Wawan menutup konferensi pers dengan menekankan pentingnya reformasi pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Ia mengingatkan bahwa penggunaan bebas handphone oleh narapidana membuka peluang terjadinya transaksi ilegal yang mencoreng citra institusi.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan, ini fakta. Kami ingin memperbaiki sistem, agar tidak ada lagi korban seperti Saliah,” tutupnya.
Tim kuasa hukum berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tercapainya keadilan dan perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Tim
