MAKASSAR 20 November 2026 — Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Lintas Mahasiswa di Kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Sarana Prasarana Strategis dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kamis (19/11/2026), sempat diwarnai ketegangan. Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara massa demonstran dan pihak yang berada di lokasi aksi.
Meski sempat diwarnai kericuhan, massa aksi akhirnya berhasil membuka ruang komunikasi dan melakukan audiensi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyampaikan sejumlah dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Lintas Mahasiswa menyoroti empat kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang berdasarkan hasil penelusuran serta dokumen yang dihimpun disebut memiliki nilai temuan anggaran mencapai Rp 25.953.408.560,90 atau sekitar Rp25,9 miliar.
Adapun empat kegiatan yang menjadi sorotan tersebut meliputi:
1. Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sulawesi Selatan 1, dengan nilai temuan sebesar Rp183.293.452,28.
2. Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sulawesi Selatan 2, dengan nilai temuan sebesar Rp184.333.694,26.
3. Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2 , dengan nilai temuan sebesar Rp.25.239.134.119,64.
4. Renovasi Sekolah Rakyat Tahap IC, dengan nilai temuan sebesar Rp.346.647.294,72.
Koalisi Lintas Mahasiswa menilai besarnya nilai temuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Sebab, seluruh kegiatan berkaitan langsung dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan anggaran negara dan seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jenderal Lapangan Koalisi Lintas Mahasiswa, Ahmad Jaiz, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus desakan agar aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek pendidikan.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada sebatas temuan di atas kertas. Harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan kesesuaian volume pekerjaan,6 spesifikasi teknis dan realisasi anggaran yang telah dibayarkan,” tegasnya.
Dalam audiensi bersama PPK, massa aksi juga mendesak agar pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka terhadap sejumlah persoalan yang dipersoalkan. Koalisi Lintas Mahasiswa meminta agar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperiksa sesuai kewenangannya.
Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan, keberhasilan melakukan audiensi bukan berarti perjuangan mereka telah selesai. Sebaliknya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal persoalan hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang.
Adapun tuntutan Koalisi Lintas Mahasiswa meliputi:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera melakukan penyelidikan terhadap empat kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan dengan total nilai temuan Rp25.953.408.560,90.
2. Mendesak Kejati Sulsel mengusut secara menyeluruh temuan pada kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Sulsel 1 sebesar Rp183.293.452,28 dan PHTC Sulsel 2 sebesar Rp184.333.694,26.
3. Mendesak aparat penegak hukum mengusut temuan sebesar Rp25.239.134.119,64 pada Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2 serta Rp346.647.294,72 pada Renovasi Sekolah Rakyat Tahap IC.
4. Memanggil dan memeriksa PPK, KPA, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana serta seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
5. Mendesak dilakukannya audit investigatif dan pemeriksaan fisik lapangan untuk memastikan kesesuaian volume, spesifikasi teknis serta realisasi pekerjaan.
6. Meminta aparat penegak hukum menelusuri potensi kerugian keuangan negara dan memproses pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.
7. Mendesak pemberian sanksi tegas serta pemulihan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meminta Kejati Sulsel membuka ruang transparansi dan menyampaikan perkembangan penanganan persoalan tersebut kepada publik.
Koalisi Lintas Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak terdapat langkah konkret dari pihak terkait.
Bagi mereka, anggaran pendidikan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan, bukan ruang bagi siapa pun untuk melakukan penyimpangan.





