KONAWE SELATAN — Proyek pembangunan Box Culvert di Desa Lombueya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, mulai mendapat sorotan serius. Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) secara resmi melaporkan pekerjaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, Kamis (12/11/2026), atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban anggaran.
Laporan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator KPH Sultra, M. Akram, di Kantor Kejati Sultra, Kendari.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp398.793.471,53 dan dikerjakan oleh CV Cahaya Lima Mandiri berdasarkan Nomor Kontrak 602/03/SPK-PL/BOX/DPUTR-BM/VIII/2026.
Dalam dokumen pengaduannya, KPH Sultra mengungkapkan adanya sejumlah indikasi permasalahan pada kondisi fisik konstruksi berdasarkan dokumentasi lapangan.
Temuan yang menjadi sorotan antara lain indikasi beton keropos (honeycombing), agregat kasar yang terlihat terbuka, hingga bagian tulangan yang tampak pada beberapa titik konstruksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
KPH Sultra menilai, indikasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan mutu beton, kualitas material, metode pengecoran, serta kesesuaian volume dan hasil pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
M. Akram: Jangan Sampai Pembayaran Dilakukan Tanpa Memastikan Kualitas Pekerjaan
Saat diwawancarai usai menyerahkan laporan di Kejati Sultra, M. Akram menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.
Menurutnya, tanggung jawab pengendalian kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan hingga persetujuan pembayaran juga perlu ditelusuri.
“Menurut kami, PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak sebelum menyetujui pembayaran atau pencairan anggaran.
Apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan, hal tersebut harus diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu sesuai mekanisme kontrak. Jangan sampai pembayaran dilakukan tanpa memastikan kesesuaian hasil pekerjaan,” tegas Akram.
Ia secara khusus meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Konawe Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CV Cahaya Lima Mandiri selaku penyedia jasa.
Menurut Akram, pemeriksaan perlu mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengendalian kontrak, pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan hingga proses administrasi dan pembayaran.
“Kami meminta Kejati Sultra memeriksa Kepala Dinas PUPR, PPK, serta pihak CV Cahaya Lima Mandiri selaku pelaksana. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan ini perlu dimintai keterangan agar menjadi jelas apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi, volume, dan pertanggungjawaban anggarannya,” lanjutnya.
Minta Uji Laboratorium dan Audit Dokumen Proyek
Tidak hanya meminta pemeriksaan administratif, KPH Sultra juga mendesak dilakukannya pemeriksaan teknis secara independen terhadap konstruksi Box Culvert tersebut.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pengujian mutu beton melalui laboratorium apabila diperlukan, guna memastikan apakah kualitas beton yang digunakan telah memenuhi standar teknis dan ketentuan kontrak.
Selain itu, KPH Sultra meminta penyidik menelusuri sejumlah dokumen penting, di antaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), gambar teknis, laporan progres pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga dokumen pencairan anggaran.
Penelusuran tersebut dinilai penting untuk membandingkan antara perencanaan, realisasi fisik, dan pertanggungjawaban keuangan proyek.
Kejati Sultra Diminta Transparan Menindaklanjuti Laporan
Akram menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelaahan dan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak bermaksud mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Sultra untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara objektif.
Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, penyimpangan dalam pembayaran, atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
Laporan KPH Sultra ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji secara objektif kualitas pekerjaan sekaligus menelusuri tata kelola anggaran proyek pembangunan Box Culvert Desa Lombueya.
Pasalnya, proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan APBD bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik dan serapan anggaran. Kualitas konstruksi, keselamatan pengguna, transparansi pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan uang negara harus menjadi prioritas utama.
Kini, publik menanti langkah Kejati Sultra dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Apakah indikasi cacat mutu hanya persoalan teknis pelaksanaan atau terdapat persoalan lain dalam pengelolaan anggaran, seluruhnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang profesional, independen, dan transparan.
Laporan: KPH Sultra
