MAKASSAR 20 November 2026 — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menyatakan akan melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang Tahun Anggaran 2025 ke Kejaksaan Tinggi.
Langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk komitmen koalisi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, khususnya terhadap proyek pemerintah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang belum disetorkan kembali ke kas negara.
Adapun proyek yang menjadi perhatian Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yakni Rehabilitasi Gedung Kantor KSOP Kelas III Kupangdengan nilai kontrak sebesar Rp.750.779.800, yang dikerjakan oleh Penyedia CV. PAK
Proyek tersebut berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PL-107/1/16/KSOP.KPG/2025 tertanggal 21 Maret 2025, dengan Addendum Terakhir Nomor PL-107/2/2/KSOP.KPG/2025 tertanggal 29 April 2025.
Berdasarkan hasil audit BPK RI, ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.27.633.826,79 yang hingga menjadi perhatian koalisi disebut belum disetorkan ke kas negara. Selain itu, dalam dokumen yang menjadi perhatian koalisi juga disebutkan tidak terdapat bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti penyetoran.
Temuan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Sebab, setiap kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk memastikan pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran ke kas negara apabila memang menjadi kewajiban penyedia maupun pihak terkait.
Koordinator Daerah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Ahmad Jaiz Jais , menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini secara resmi ke Kejaksaan Tinggi agar dilakukan penelaahan dan pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami tidak ingin temuan hasil pemeriksaan BPK hanya berhenti sebagai catatan administratif tanpa kejelasan tindak lanjut. Apabila terdapat kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan ke kas negara, maka harus ada penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkaitan,” tegas Ahmad Jais .
Ia juga menyampaikan bahwa laporan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan dokumen kontrak, addendum, serta dokumen hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman.
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Tinggi agar melakukan telaah secara menyeluruh, memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, serta menelusuri status penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp.27.633.826,79 tersebut.
Adapun tuntutan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait proyek Rehabilitasi Gedung Kantor KSOP Kelas III Kupang Tahun Anggaran 2025.
2. Meminta aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi NTT melakukan pemeriksaan terhadap PPK, penyedia CV. PAK, konsultan pengawas, serta pihak-pihak terkait.
3. Mengusut kelebihan pembayaran sebesar Rp27.633.826,79 berdasarkan hasil audit BPK RI.
4. Meminta penelusuran bukti penyetoran kelebihan pembayaran ke kas negara, termasuk keberadaan NTPN.
5. Mendesak agar seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koalisi menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.





