CILACAP – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (21/6/2026), guna meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Titiek Soeharto didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Rombongan meninjau sejumlah kegiatan produktif yang dikelola warga binaan, mulai dari workshop produksi batako dan paving block, peternakan unggas ayam dan bebek petelur, area persawahan, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) yang mengembangkan pengolahan pupuk organik, budidaya ikan sidat, serta pengelolaan sampah.
Titiek Soeharto memberikan apresiasi atas upaya Menteri Imipas Agus Andrianto beserta jajarannya yang berhasil mengubah lahan tidur di Pulau Nusakambangan menjadi kawasan produktif. Menurutnya, program tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden RI, tetapi juga memberikan keterampilan dan pembinaan bagi warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
“Pulau yang memiliki image seram ternyata bisa menjadi lebih ramah dan menghasilkan banyak produk yang bermanfaat. Semoga hal ini dapat diduplikasi dan diaplikasikan oleh kementerian lainnya, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujar Titiek.
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur di Nusakambangan merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah sekaligus langkah untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga di pasar.
Menurut Agus, hingga saat ini sekitar 135 hektare lahan produktif telah dimanfaatkan di Pulau Nusakambangan dengan melibatkan ratusan warga binaan dari berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sejumlah sektor usaha.
“Berbagai masukan dan evaluasi dari Komisi IV DPR RI akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan, termasuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan,” kata Agus.
Program pembinaan berbasis ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi di Pulau Nusakambangan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia, sekaligus mendukung swasembada pangan dan peningkatan keterampilan warga binaan.
