SULAWESI TENGGARA — Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, mengimbau Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), agar lebih intensif turun langsung ke daerah untuk mendengar aspirasi, keluhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ridwan menilai, kepemimpinan daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dan koordinasi di balik meja.
Menurutnya, kehadiran langsung seorang pemimpin di tengah masyarakat sangat penting untuk memahami kondisi riil dan kebutuhan warga di berbagai wilayah.
“Sebagai warga dan masyarakat Sultra, saya berharap gubernur lebih sering turun langsung ke lapangan.
Dengan begitu, beliau bisa mengetahui secara nyata apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat,” ujar Ridwan Bae kepada media ini, Selasa (27/10/2026).
Ia menyoroti pentingnya kunjungan lapangan yang tidak semata-mata dilakukan dalam rangka menghadiri kegiatan keagamaan, peringatan hari jadi kabupaten, atau agenda pertemuan dengan kepala daerah dan jajaran pemerintah setempat.
Menurutnya, kunjungan gubernur seharusnya juga diarahkan untuk berdialog langsung dengan masyarakat, melihat kondisi infrastruktur, mengevaluasi pelayanan publik, serta mengidentifikasi persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
“Jangan sampai kunjungan ke daerah hanya karena kegiatan keagamaan, hari jadi kabupaten, atau sekadar bertemu dengan bupati dan perangkatnya.
Gubernur juga perlu hadir untuk mendengarkan langsung masyarakat dan melihat persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Soroti Pentingnya Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah
Selain mendorong peningkatan kunjungan lapangan, Ridwan Bae juga menyarankan agar Gubernur ASR mengintensifkan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, koordinasi berkala diperlukan untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta memetakan kebutuhan dan persoalan prioritas di setiap kabupaten dan kota.
Ridwan mengaku belum mendengar adanya rapat koordinasi menyeluruh antara gubernur dan seluruh bupati serta wali kota selama ASR menjabat. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangannya berdasarkan informasi yang ia ketahui.
“Selama kurang lebih dua tahun ASR menjabat sebagai gubernur, saya belum pernah mendengar adanya rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota se-Sultra. Menurut saya, rapat seperti itu sebaiknya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau minimal enam bulan sekali,” ungkapnya.
Ia menilai, forum koordinasi tersebut dapat menjadi sarana strategis bagi pemerintah provinsi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pembangunan, kebutuhan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Dengan komunikasi yang terarah dan berkelanjutan, pemerintah provinsi diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota.
Ridwan juga menekankan bahwa koordinasi antarpemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan pemantauan langsung di lapangan. Dengan demikian, informasi yang diterima pemerintah tidak hanya bersumber dari laporan birokrasi, tetapi juga dari pengalaman dan keluhan masyarakat secara langsung.
Mencontoh Pola Kepemimpinan yang Dekat dengan Rakyat
Dalam menyampaikan pandangannya, Ridwan turut mencontohkan pola kepemimpinan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang pada masa pemerintahannya kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
Menurut Ridwan, kunjungan langsung dan dialog dengan masyarakat merupakan salah satu cara bagi seorang pemimpin untuk mengetahui persoalan yang belum tentu tergambar secara utuh dalam laporan administratif.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, serta prinsip tata kelola pemerintahan saat ini.
Bagi Ridwan, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menerima laporan, tetapi juga bersedia melihat langsung kondisi di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan warga.
Karena itu, Ridwan kembali mengimbau Gubernur Andi Sumangerukka agar lebih aktif mengunjungi daerah-daerah di Sulawesi Tenggara, berdialog dengan masyarakat, serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh kepala daerah.
“Harapan saya, Gubernur ASR lebih sering turun ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah dan bertemu langsung dengan masyarakatnya. Dengan begitu, aspirasi warga bisa didengar secara langsung dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan,” tutup Ridwan Bae.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat koordinasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
